mediajava

blog berita,info,Herbal,news,iklan

Kedok Baru Arab Saudi Membuat UU Anti Terorisme

Perilisan undang-undang anti terorisme di Arab Saudi mendapat reaksi keras di dalam negeri. Aktivis negara ini meyakini bahwa langkah keluarga Saud ini patut dicurigai. Pasalnya undang-undang ini tak lebih sebagai justifikasi untuk membantai penentang kekuasaan keluarga kerajaan. Jadi undang-undang anti terorisme ini menurut para pakar dan pengamat politik Arab Saudi sekedar kedok bagi pemerintah Riyadh.

Berdasarkan undang-undang baru ini, pejabat Arab Saudi diberi wewenang menangkap serta memenjarakan tersangka teroris untuk waktu yang lama dan tanpa proses pengadilan. Tak hanya itu, menurut undang-undang ini, segala bentuk keraguan atas kelayakan raja dan putra mahkota dicap sebagai kejahatan dan mereka yang terjerat undang-undang anti terorisme dijatuhi hukuman penjara minimal sepuluh tahun.

Selain itu, pejabat Arab Saudi juga diperbolehkan menahan seseorang selama satu tahun dan menempatkan seorang tersangka teroris di sel individu selama 120 hari. Undang-undang anti terorisme dirilis pertama kali di Arab Saudi pada tahun 2003, namun undang-undang ini tidak berfungsi. Tapi kini di saat Riyadh mulai ketakutan akan pengaruh transformasi dan kebangkitan rakyat kawasan, maka undang-undang ini kembali diberlakukan.

Mayoritas pengamat menilai kebijakan Riyadh memberlakukan kembali undang-undang anti terorisme di saat-saat seperti ini karena penguasa hendak menumpas setiap demo anti pemerintah, khususnya di saat kebangkitan rakyat Timur Tengah menentang penguasa despotik kian marak. Para pengamat meyakini bahwa undang-undang anti terorisme ini tidak berhubungan dengan terorisme, tapi sekedar justifikasi bagi aksi penumpasan demo rakyat.

Beberapa bulan terakhir, pemerintah Arab Saudi meningkatkan penjagaan dan berbagai langkah antisipasi lainnya untuk mencegah merambatnya kebangkitan rakyat menyerukan keadilan dan kebebasan yang marak di Timur Tengah ke negara ini. Realitanya adalah negara-negara kawasan Arab khususnya yang menganut sistem monarki atau dipimpin oleh penguasa despotik tengah menghadapi transformasi yang tidak pernah mereka bayangkan.

Sementara itu, rakyat Arab menilai demo dan pawai ke jalan-jalan sebagai satu-satunya solusi untuk menuntut dan menyuarakan tuntutan mereka. Di sisi lain, Riyadh yang tercatat sebagai pemerintahan paling konservatif di Arab kini mulai merasakan kondisi yang belum pernah dirasakan oleh rezim Saud selama beberapa dekade memerintah Arab Saudi. Meletusnya demo di sejumlah wilayah Arab Saudi menjadi peringatan bagi penguasa Riyadh. Dinasti Saud lebih memilih aksi kekerasan menumpas aksi demo yang mulai bermunculan ketimbang kehilangan singgasana.

Namun, sepertinya Riyadh lupa bahwa aksi kekerasan terhadap rakyat malah akan berbalik menumbangkan kekuasaan mereka. Sudah banyak contoh yang membuktikan hal ini. Hosni Mubarak di Mesir dan Zine El Abidine Ben Ali di Tunisia adalah contoh nyata dalam hal ini. Faktor lain yang membuat Riyadh semakin sulit adalah negara ini dituding melakukan pelanggaran HAM, kebebasan bersuara dan sosial oleh lembaga HAM internasional. (irb)

23/07/2011 - Posted by | Mutiara Hikmah

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers like this: